ad

Tuesday, 11 April 2017

KONTROVERSI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012

Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan peraturan yang berlaku secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini haruslah dilihat, apakah Perma ini memberikan rasa keadilan pada masyarakat atau tidak? Untuk menjawab hal ini, maka waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma ini. Hal ini dikarenakan selain adanya sikap pro Perma ini, juga muncul kelompok kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum. Pandangan yang kontra akan kelahiran Perma ini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan menjamurnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta.

Apabila para ahli hukum membicarakan bahwa pencurian itu adalah suatu tindak pidana, maka para filsuf tidak hanya membicarakan hal-hal yang demikian adanya, karena akan selalu terbentuk dalam ide-ide imajinatif mereka akan pertanyaan-pertanyaan berikut yang bersifat spekulatif dan mendalam, yaitu mengapa pencurian digolongkan dalam tindak pidana yang dilarang!Seberapa besar dan kecilkah suatu pencurian itu hingga dapat dipidana?Mengapa delik  pencurian dapat dikenakan sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda?. Begitu pula dengan pengkategorian suatu tindak pidana,  para ahli hukum pidana mungkin hanya berbicara sekitar pembagiannya, penerapan sanksinya, dan pelaksanaanya. Hal ini sangatlah berbeda dengan materi yang selalu dibicarakan para ahli hukum dalam filsafat pemidanaan yang selalu mengkaji tentang ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat  pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana  dan otoritaspublik  kepada negara  berdasarkan atas hukum  untuk melakukan pemidanaan. Sehingga jelas besar kecilnya dan efektif atau tidakkah suatu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap suatu delik.
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai aturan pembatasan sanksi pidana denda dalam tindak pidana ringan, penulis hendak mengajak terlebih dahulu untuk mengulas kembali pemahaman mengenai fungsi filsafat pemidanaan dalam perkembangannya. Filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi.
Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.       
Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan  berfungsi sebagai teori  yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori pemidanaan. Bedasarkan kedua fungsi di atas  dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas  program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk  sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan  sanksi
Dari kedua fungsi tersebut terlihat jelas begitu pentingnya pembelajaran dan pengkajian pemidanaan dari segi filsafat. Karena dengan berfilsafat kita dapat melengkapi tiap celah kekurangan dalam proses legislasi pemidanaannya, terutama proses yudikasi dan pelakasanaannya. Sehingga dengan berpedoman dengan filsafat pemidanaan tersebut kita mengetahui untuk apa ada pemidanaan dan apa sebenarnya hakikat tujuan pemidanaan tersebut. Maka ketika berbicara masalah tujuan hukum maka hal itu tidak akan lari dari bangunan segitiga yang selalu bertemu ditiap sisinya akan tetapi selalu dipertentangkan dan diperdebatkan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Begitu juga halnya dengan tujuan pemidanaan yang selalu bertemu dilain sisi yang pada hakikatnya memiliki efesiensi yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam kesempatan ini hanya akan dibahas mengenai ”model keadilan” yang selama ini sering dibicarakan dalam tujuan pemidanaan.
Pada dasarnya, kelahiran Perma ini bukan sekedar mengacu pada nilai uang dalam suatu tindak pidana. Hal ini tentu harus dipahami oleh semua pihak, karena pemberlakuan Perma ini bukanlah ditujukan pada semua jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP, tetapi sekedar diberlakukan pada kategori tindak pidana ringan belaka.
Hal ini tentunya menjadi “pekerjaan tambahan” guna memberikan pemahaman yang lebih jauh akan pemberlakukan Perma ini dalam struktur penegakan hukum. Publik harus diberikan pemahaman mengenai tindak pidana ringan karena boleh jadi tidak semua public memahami apa yang disebut dengan tindak pidana ringan dalam KUHP.
Dalam kacamata teknis hukum, tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan. Jadi, substansi pemberlakuan Perma ini bukanlah pada tindak pidananya melainkan pada kategori atau jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana yang ancamannya maksimal 3 (bulan) penjara atau kurungan dan/atau denda maksimal Rp 7.500,- serta tindak pidana yang tidak perlu ditahan.
Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain :
1)      Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. 
2)      Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas
3)      Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
4)      Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
5)      Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib mmeperhatikan pasal 3 di atas
6)      Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan
Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Penerapan Perma No. 02 tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam pasal 2). Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah mengenai apakah tersangka akan dikenakan penahanan atau tidak. Hal ini mengingat dalam pasal 2 (3) Perma 02/2012 ini dijelaskan bahwa “apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka  Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan”.
Perma mengenai penyesuian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda ini memang banyak menuai kritik, terutama dari kalangan kepolisian, kejaksaan dan para ahli hukum pidana lainnya. Tinjauan aspek filosofis akan hal ini telah penulis bahas di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan tinajauan kritis dari aspek yuridis berkaitan hal ini. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai tinjauan kritis ini, sejenak kita kembali membahas akan esensi tindak pidana ringan beserta macam-macamnya. Di dalam Buku II KUHPidana tidak ditempatkan rangkaian pasal Tipiring dalam satu bab tersendiri melaikan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:
1.    Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat [1] KUHPidana)
2.    Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)
3.    Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat [1] KUHPidana)
4.    Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
5.    Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHPidana)
6.    Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana)
7.    Perusakan ringan (Pasal 482 KUHPidana)
Namun dalam tulisan ini penulis hanya membahas poin 4-7 dari beberapa kategori Tipiring di atas, karena perihal tersebut memiliki keterkaitan pembahasan dengan tinjauan penulis akan batasan jumlah denda yang ditetapkan dalam Perma No. 02 Tahun 2012.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu undang –undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibedakan antara tiga macam acara pemerikasaan, yaitu:
1.      Acara Pemeriksaan Biasa
2.      Acara Pemeriksaan Singkat
3.      Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
a.       Acara Pemerikasaan Tindak Pidana Ringan; dan
b.      Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan.
Mengenai Tipiring, dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tipiring ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500,00 dan penghinaan ringan.
Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHAP tentang Tipiring itu sendiri. Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHAP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Perma tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan,akan tetapi Perma tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh MA seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara MA, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada singkronisasi antara penegak hukum lainnya.
Serlain itu, masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara. Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan,apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tipiring tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada RUU KUHP dan KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang demikian ini, karena kitab yang hendak di jadikan pacuan dan pedoman adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.
Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik mengapa demikian?
Pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan ditiap wilayah. Setelah dikeluarkannya perma tersebut MA menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ketika angkanya dibawah Rp. 2.500.000,00. Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 100.000,00 dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tipiring. Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Perma tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.
Kedua, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus, oleh karena itu ketika Perma ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tipiring apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp. 2.500.000,00. Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalamifluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilia uang Tipiring tersebut. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak untuk dirinya sendiri; melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”.

SEKILAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah hal mutlak yang harus dikedepankan dalam menjalankan roda bisnis karena saling ketergantungan anatara bisnis dan konsumen. Namun demikian, keberadaan konsumen yang sangat beragam dengan standar pendidikan yang juga berbeda menyebabkan negara turut campur tangan dalam melindunghi hak-hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Bahwa makna dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Aasas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:
  1. Asas manfaat
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
  1. Asas keadilan
Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.
  1. Asas keseimbangan
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
  1. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
  1. Asas kepastian hukum
Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum
Perlindungan konsumen bertujuan:
  1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
  3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak konsumen adalah:
  1. Konsumen berhak atas produk yang aman.
  2. Konsumen berhak atas segala informasi yang relevan terhadap produk yang dipakainya.
  3. Konsumen memiliki hak untuk berbicara dan didengar
  4. Konsumen berhak memilih produk yang akan dibeli.
  5. Konsumen berhak mendapatkan edukasi tentang pembelian mereka.
  6. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik
  7. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
Kewajiban konsumen adalah:
  1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hak pelaku usaha adalah:
  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
  5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Kewajiban pelaku usaha adalah:
  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
Pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan keterangan, iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8).
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain (Pasal 9).
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. (Pasal 10)
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (Pasal 13).
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
  1. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  2. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
  3. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
  4. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. (Pasal 14)
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Misalnya: Kwitansi/ faktur pembelian barang yang menyatakan Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
  • Menyatakan tunduk-nya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau peng-ubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
  • Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  • Setiap klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 19
  1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
  2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
  4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen
Noor Aufa

Advocate - Legal Consultants - Attorney at Law - Mediator - Legal Auditor

aufa.lawyer@gmail.com

ARBITRATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

The process of settlement of legal disputes in Indonesia in addition to knowing their settlement through the conventional justice system (courts) also recognize the existence of a settlement through alternative dispute resolution (ADR). It began to be known officially since the enactment of Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This paper will discuss matters related to the setting arbitration under the applicable law is currently in Indonesia.

Under the title of Act No. 30 of 1999, namely Arbitration and Alternative Dispute Resolution, looks arbitration is part of its own and is not an alternative dispute resolution. It is also seen in the preamble of the law which states “… in addition to the settlement of civil disputes can be submitted to general courts also open the possibility raised by arbitration and alternative dispute resolution.”
Seeing the sentence construction used in Act No. 30 of 1999, it appears that the law distinguishes dispute settlement process based on two processes, namely through litigation and not through litigation. Arbitration is distinguished by alternative dispute resolution other woods such as consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment based method of settlement because arbitration have provisions, how, and the terms of its own for the application of the formalities.
Article 1, point 1 of Act No. 30 of 1999 it has given the notion of arbitration is the way the settlement of civil disputes outside the courts of general jurisdiction based on the arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. However, given the understanding that not describe the sense of arbitration as a whole.
Based on the understanding of arbitration, it should be emphasized the main condition of the occurrence of an arbitration is the agreement of the parties to resolve disputes through arbitration mechanism. That is, the agreement can be born before the dispute or after the dispute. If arbitration is run in the absence of an arbitration agreement between the parties to the dispute, then it is not arbitration.
With the existence of the arbitration agreement, the District Court was not authorized to adjudicate disputes between the parties. Implementation of the arbitration agreement does not bring up the subject the implementation of the agreement, but the problem is how and what institutions are authorized to settle disputes between parties promised. Arbitration agreement must qualify that agreement on the arbitration agreement must be made in a written agreement signed by the parties.
The arbitration agreement is often also referred to as an arbitration clause that is in the basic treaty bodies. This can be interpreted a principal agreement followed or complemented by agreement on the implementation of the arbitration. The arbitration clause in the agreement laid the principal so-called accessory agreement. Its existence only in addition to the principal agreement, so it does not affect the fulfillment of the principal agreement. Without the principal agreement, this arbitration agreement can not stand alone, because of a dispute or disagreement arising from the principal agreement.
Arise a consequence of the nature of the arbitration agreement is an agreement accessory. By the nature of its accessories, an arbitration agreement will not remove because of the expiration or cancellation of the principal agreement. In addition, the arbitration agreement will not be deleted by the death circumstances of the parties, the bankruptcy of one party, the insolvency of either party, inheritance, and transfer the agreement to a third party with the consent of parties to the arbitration agreement.
Broadly speaking, the arbitration procedure can be divided into three stages as follows.
  1. The procedure before the hearings. Dispute resolution through arbitration, beginning with the procedure before the hearings which consists of several stages as follows
  2. The procedure at the time of the hearing. Arbiter has a position as a judge based on the agreement of the parties to the dispute appointment. This designation by the parties authorize the arbitrator to decide based on the facts given to him. At the time of the arbitration process takes place the third party or the other party (the public) are not allowed to be present in the process. This is a reflection of the nature of arbitration maintain the confidentiality of the parties to the dispute.
  3. Implementation of the decision. In implementing the arbitration decision no implementation procedure that must be taken. Under Article 59 of Act No. 30 of 1999, the procedures for the implementation of the key points in the decision depends on the registration had been in court or not.
Advantages of arbitration compared with the regular litigation process as follows :
  1. Confidential. It means that the confidentiality of the parties to the dispute in the arbitration will be maintained, so that the negative effects arising from the involvement of the parties to a dispute do not undermine the credibility of the parties. It is associated with the name of either of the parties which currently is one of the company’s assets that must be protected.
    Contamination of the good name of a party can cause a great loss for the party. The good name of a party will usually be polluted if the party is experiencing a dispute that is known by the public. In the litigation process known as the principle open to the public, meaning that anyone can watch the proceedings are ongoing. This certainly would be bad for a person who suffers disputes and settlement of disputes through litigation and trial process exposed to the public. By itself the value of public confidence in him will be reduced
    Through arbitration, the parties maintained confidential. In contrast to the general courts, arbitrators are not required to deliver its verdict openly. Not only in the delivery of the judgment, pursuant to Article 27 of Act No. 30 of 1999 says that: “All of the dispute by the arbitrator or the arbitral tribunal conducted behind closed doors.” Thus, the value of the confidentiality of the parties will be preserved.
  2. The fee for arbitration is cheaper than the cost of litigation and the settlement of disputes more quickly. Opinions about the cost of this is still being debated, it is not always cost for arbitration is cheaper than the cost of litigation. For example in case of a dispute between businessmen from Indonesia with businessmen from Vietnam and they agreed to appoint the arbitrator who is in New York to resolve disputes in Singapore. Then it needs to be calculated how much should be spent for registration of the case, the arbitrator accommodation costs, costs of accommodation of the parties, the fees for the arbitrator and expert witness fees if used. Of course the parties will expend considerable cost to arbitration.
    On the other hand, for an entrepreneur who needs legal certainty in disputes concerning its business, the cost is nothing compared it to be a lingering finish of the court having to wait for the order of his case to trial and he could not continue the business. For them the sooner the problem of dispute is completed and legal power, the sooner to back trying to gain an advantage, so in general the cost will be cheaper.
    Settlement of disputes in arbitration quicker than litigation because the arbitration the parties do not have to wait for his case to trial. The parties can directly choose arbitrators to resolve their disputes, and thus no waiting time as in litigation. In addition, the dispute settlement can be done at any time by agreement of the parties so it is possible in one week inspection process is done several times a dispute. This differs from the process of litigation. In the litigation, the judges not only examine the case, so that in one week the case will most likely only be checked once. In other words, delays are procedural and administrative nature can be avoided.
  3. The parties can select the arbitrator based his belief has the knowledge, experience, and an adequate background on the issues in dispute. Litigation In the process, the parties could not choose the judge who will decide the dispute but has been determined by the Chairman of the Court based its adoption.
    The downside of such designation is limited to the ability to judge the legal knowledge while others only mastered knowledge in general. With arbitration, the parties may choose arbitrators who are mastering the field or knowledge that is being disputed, so that a more comprehensive and professional judgment.
  4. The parties may determine the choice of law to resolve disputes, processes, and the place of the arbitration. This excess is felt by those who felt it would suffer discrimination when the dispute in the legal position of the counterparties.
However, there are some disadvantages of arbitration proceedings in Indonesia, namely:
  1. Under Article 1 point 1 jo. Article 5 of Act No. 30 of 1999, the dispute can be resolved through arbitration is limited to civil disputes, particularly regarding trade and the rights under the laws and regulations are fully controlled by the parties to the dispute. Thus not all cases can be resolved through arbitration. Although there are cases such as civil disputes, not necessarily also be resolved by arbitration.
  2. Although the ruling is final and binding arbitration, the arbitration process still requires a district court to carry out the execution process.
  3. Execution of foreign arbitration may be hampered due to the principle of nationality and the principle of reciprocity. Nationality principle states that in order to determine and assess whether an arbitration decision can be qualified as a foreign award, must be tested in accordance with the legal provisions of Indonesia.
    According to the principle of reciprocity is not all foreign award can be recognized (Recognize) and execution (enforcement). Foreign arbitral awards are recognized and can be exercised only limited to decisions taken in foreign countries that have bilateral ties with Indonesia and countries associated with the international conventions.
    The existence of the principle of reciprocity nationality and this causes lack of legal certainty for arbitration disputes decided by foreigners who do not meet the requirements of both these principles.

Thursday, 6 April 2017

TIPS MEMILIH PENGACARA - ADVOKAT

Setiap orang tentu tidak ingin memiliki permasalahan hukum, apalagi orang yang tidak mengerti dengan dunia penegakan hukum itu sendiri. Namun, kadangkala permasalahan hukum akan datang baik kita inginkan ataupun tidak kita inginkan.



Untuk menncari jalan keluar dari permasalahan hukum yang dihadapi tersebut pendampingan atau pemberian kuasa kepada pengacara/advokat kadang sangat diperlukan. Proses memilih Advokat/Pengacara (Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan) sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. Dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya,  Advokat/Pengacara yang memberikan jasa hukum harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Advokat/Pengacara. 
Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih dan menentukan Advokat/Pengacara untuk menangani urusan hukumnya. Untuk itu,  agar tidak keliru dalam memilih Advokat/Pengacara yang dibutuhkan, dapat ditempuh beberapa tips di bawah ini :
  1. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut benar-benar nerupakan Advokat/Pengacara resmi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan pengcara “gadungan” atau ”Pokrol”
  2. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara memiliki kwalifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut.
  3. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak memiliki konplik kepentingan (conflict interest) dalam kasus yang ditangani.
  4. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak lawan atau Advokat/Pengacara pihak lawan.
  5. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut memiliki track record yang baik dalam keAdvokat/Pengacaraan(Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan), termasuk menyangkut etika, moral dan kejujurnnya.
  6. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum.
  7. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara adalah type pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar berkerja demi kepentingan kliennya, bukan Advokat/Pengacara yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak becus membela kepentingan kliennya.
  8. Jika anda ragu akan kredibiltas seorang Advokat/Pengacara, mintalah foto copy Izin Praktek Advokat yang bersangkutan bukan kop suratnya, atau mintalah informasi tentang si Advokat/Pengacara tersebut lagsung kepada asosiasi-asosiasi Advokat/Pengacara resmi yang diakui oleh undang-undang yaitu : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), PERADI, KAI, PERADIN atau ada beberapa organisasi advokat/pengacara lainnya.
  9. Bahwa, jika anda diperlakukan tidak sepatutnya oleh oknum Advokat/Pengacaraa, maka anda dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), PERADI atau organisasi advokat lainnya.
NOOR AUFA,SH,CLA
Advocate - Legal Consultant - Mediator - Legal Auditor - Attorney at Law

Wednesday, 5 April 2017

Pembacaan Pledooi

Court Of The Heliast

Court Of The Heliast merupakan suatu sejarah kelam dalam dunia peradilan yang dicatatkan oleh Athena sebagai salah satu negeri paling demokratis di zamannya. Ternyata, meski Athena sebagai suatu negeri yang paling demokratis kala itu, memberikan catatan paling kelam dan hitam dalam tinta sejarah peradilan, dimana tujuan utama dari hukum berupa keadilan, tercabik-cabik hanya demi mencapai tujuan sesaat dan kepentingan beberapa gelintir manusia saja. Hukum, kemudian dijadikan senjata paling ampuh untuk menjustifikasi sebuah proses merampas nilai-nilai keadilan itu sendiri.


CTH sendiri, merupakan peradilan terhadap Socrates yang kala itu berumur 70 tahun dan dihadapkan ke depan sidang pengadilan Athena dengan jumlah hakim sebayak 501 orang. Adapun penetapan jumlah ganjil dalam hitungan hakim ini guna menjamin adanya suatu putusan bersalah (guilt) atau tidak bersalah (innocence) bagi seorang terdakwa. Dan, dalam peradilan bagi Sorates ini, belia dituntut oleh penuduh yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan tuntutan; Pertama; tidak mau menyembah dewa-dewa Yunani kala itu dan, Kedua; telah merusak pikiran generasi muda Yunani.

Untuk tuntutan tidak menyembah dewa-dewa Yunani, Socrates yakin akan dengan mudah menolak seluruh tuntutan yang diajukan kepadanya. Tapi, untuk tuntutan merusak pikiran generasi muda Yunani, Socrates sangati tidak yakin akan mampu keluar dengan status orang bebas dari ruang Penngadilan. Hal ini, tidak lain dan tidak bukan, karena tuntutan kedua ini menyangkut kondisi masyarakat Yunani yang sudah sangat antipati terhadap Socrates karena dengan adanya "pencerahan" yang diberikan Socrates terhadap kaum muda Yunani kala itu, menjadikan kaum muda Yunani sebagai orang-orang yang mampu berpikir kritis dan konstruktif dan selalu mengedepankan kebenaran dalam segala tindakannya. Hal ini ternyata menimnulkan kebencian pada kaum tua Yunani, karena kaum muda mereka sudah dianggap tidak mau mematuhi segala nasehat kaum tua yang ternyata disebabkan tidak logis dan tidak benarnya nasehat kaum tua tersebut.


Selain itu, kebencian sebagian besar cendekia dan para politikus Yunani terhadap Socrates juga disebabkan adanya suatu ramalan dari Kuil Apollo di Delphi yang menjelaskan baha Socrates adalah orang paling pintar di Yunani kala itu. Hal ini tentunya mengakibatkan politikus dan kaum cendeki Yunani lainnya merasa terancam dan mencoba untuk menjatuhkan posisi Socrates dengan menggunakan Hukum yang diwujudkan oleh suatu Peradilan yang tidak fair dan tidak mencoba menemukan nilai-nilai keadilan sejati.


Melalui konspirasi dan metode pemutarbalikkan fakta yang sedemikian rupanya, Socrates akhirnya diputus bersalah dan harus rela menerima kematian melalui putusan Peradilan yang seharusnya benar-benar memperjuangkan hukum dan keadilan. Inilah catatan hitam sejarah peradilan yang ternyata hingga kini masih sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Bukanlah seuatu yang ganjil bila kita menyaksikan bagaimana Hukum dan Peradilan menjadi alat oleh penguasa atau pemilik modal guna menjungkirbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya dan guna menacapai ketidakadilan itu sendiri.


Inilah gambaran dari suatu Miscarriage of Justice yang ternyata di negeri masih menjadi hal lumrah dan biasa. Bagaimana, hukum melalui aparaturnya yang dilegitimasi oleh negara seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan sehingga cenderung menghasilkan putusan peradilan yang benar-benar jauh dari nilai-nilai keadilan. Padahal, bila bicara tentang hukum sendiri, maka peradilan merupakan "gerbang utama" guna memperoleh keadilan itu sendiri. Saat sauatu produk perundang-undangan tidak mampu memberikan rasa keadilan, maka seharusnya peradilan melalui majelis hakimnya harus mampu menerobos dan membentuk suatu yurisprudensi baru dengan analisa yang tepat dan baik guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.


Tapi, melihat kondisi dari aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia saat (baik itu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Advokat), langkah menuju keadilan sejati dalam dunia hukum mungkin masih memerlukan jalan panjang yang harus melewati berbagai aral yang melintang. Kan begitu banyak tikungan tajam yang tepinya penuh dengan jurang yang cukup dalam menuju suatu penciptaan lembaga-lembaga hukum yang benar-benar memegang Sumpah Profesi dan memperjuangkan keadilan seutuhnya. Tapi, hal ini bukan tidak mungkin dilaksanakan di negeri yang kini keadilan seakan menjadi barang mahal dan tidak mampu diraih rakyatnya.

JUSTITIA VOOR IEDEREN

NOOR AUFA, SH, CLA

Tuesday, 4 April 2017

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, pemasangan kabel laut serta perikanan tradisional negara tetangga.



Salah satu reformasi bidang Hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Keberadaan undang-undang ini sangat penting mengingat luas perairan wilayah Indonesia mendekati 6 juta kilometer persegi mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, terutama sekali terkait penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan pihak asing.

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum terkait Illegal Fishing, yang dampaknya sangat merugikan negara.

Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakkan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia antara lain sebagai berikut:
o   Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,
o   UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan,
o   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan,
o   Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan,
o   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,
o   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan,
o   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial,
o   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penghambat Penegakkan Hukum Terhadap IUU (Illegal, Unreporterd and Unregulated) Illegal Fishing.

Obyek Penegak Hukum Sulit Ditembus Hukum
Obyek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan Illegal Fishing yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum Pejabat Penyelenggara Negara, oknum Aparat Penegak Hukum atau oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak diatur secara khusus dalam Undang–Undang tentang Perikanan tersebut.Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat juga diterapkan dalam kejahatan Illegal Fishingyang melibatkan banyak pihak. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama dalam terjadinya tindak pidana Illegal Fishing juga dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, dapat dipidanakan maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, sedangkan ternyata peranan pelaku utamanya sulit ditemukan.

Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum
Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing – masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan Illegal Fishing. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap Illegal Fishing tersebut.

Dalam pemberantasan kejahatan Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan Illegal Fishing ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasanIllegal Fishing yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia, TNI – Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian, Kemeterian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Illegal Fishing yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, tanshipment ikan ditengah laut hingga eksport ikan secara ilegal.

Rumusan Sanksi Pidana.
Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki sanksi pidana denda sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lain, belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Serta, ditambah dengan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Tapi cukup disayangkan, meskipun undang-undang ini berada dalam rumusan tindak pidana khusus, ternyata sanksi pidana yang diterapkan tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan bisa saja berada jauh dari sanksi maksimum sebagaimana diatur oleh undang-undang sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Selain itu, ternyata dalam undang-undang ini tidak diatur sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan apabila terjadi tindak pidana berupa pembiaran.

Terlepas dari semua itu masyarakat sebagai pihak yang awam terhadap hukum akan selalu mempertanyakan putusan pengadilan dengan adanya praktek–praktek yang unprofesional baik dilakuan PPNS Perikanan, TNI – Angkatan Laut, Penyidik Polri, Jaksa maupun Hakim namun tentu saja hal tersebut harus mempunyai dasar yang kuat agar Lembaga Penegak Hukum sendiri tidak dirugikan dengan tudingan–tudingan yang tidak berdasar. Sebaliknya jika tudingan tersebut terbukti, maka oknum Penegak Hukum tersebut harus segera ditindak dengan tegas berdasarkan aturan hukum dan hal ini berarti Lembaga Penegak Hukum perlu melakukan pembiaraan terjadinya tindak pidana ini.

NOOR AUFA, SH, CLA
Advocate - Mediator - Legal Consultant - Legal Auditor - Attorney at Law
@AdvokatAufa


KONTROVERSI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012

Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam ...